Majelis Adat Negeri Tanjung mendukung upaya-upaya untuk mengatasi pendangkalan alur Sungai Bahbolon. Pasalnya, pendangkalan yang parah akibat sedimentasi,telah membuat sejumlah pencabangan sungai dan bendungan-bendungan yang ada mengalami ketinggian air minimal. Kondisi itu, berakibat jalur irigasi tak mampu memasok kebutuhan air pada ribuan hektare lahan pertanian warga.
"Kita tentu saja prihatin dengan terjadinya pendangkalan pada jalur Sungai Bahbolon. Dapat dilihat, cabang-cabang sungai yang pada bagaian hulunya terhubung dengan Sungai Bahbolon itu mengalami kekeringan. Sungai Tanjung, yang melintasi kawasan Indrapura dan berhilir di Kuala Tanjung, termasuk yang mengalami penurunan debit air yang parah"Kata Ketua Majelis Adat Negeri Tanjung, Ismail dalam siaran persnya, Indrapura (29/9)
Sejauh ini, lanjut dia, diketahui dampak susulan dari sedimentasi adalah ancaman terhadap aspek produktivitas pertanian lokal, baik berupa persawahan maupun kebun-kebun sayuran palawija. Pada gilirannya, segena persoalan itu berdampak buruk bagi perekonomian petani, maupun ketahanan pangan yang dapat memacu laju inflasi.
"Bayangkan, kalau selama dua musim tanam terjadi masalah pasokan air irigasi, jika areal pertanian terdampak sekira 3300 hektare, dengan asumsi bahwa perhektare normalnya menghasilkan 5-6 Ton gabah, artinya belasan ribu ton terjadi penurunan produksi. Hal itu jelas sangat merugikan" Sambung dia.
Harus Duduk Bersama
Berikutnya Ismail menyebut, dengan mempertimbangkan kompleksnya masalah yang dihadapi akibat sedimentasi itu, termasuk level urgensi yang tinggi, maka, tindakan-tindakan penting yang harus diambil harus melibatkan segenap pemangku kepentingan, mencakup pemerintah, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, teermasuk lembaga-lembaga yang eksis di masyarakat.
"Tanpa adanya peranan seluruh stakeholder untuk ikut serta, saya pikir, akan sulit untuk menyelesaikan masalah sedimentasi parah itu. Jika semua pihak dapat duduk bersama, selain dapat melahirkan solusi efektif dan gegas, normalisasi kedalaman sungai yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan dan pengangkatan dan pengangkutan material seperti pasir, tidak malah menciptakan masalah baru" Papar Ismail.
Ia juga melanjutkan, dengan mempertimbangkan level urgensi, Majelis Adat Negeri Tanjung menyatakan kesiapan untuk mengambil partisipasi dalam kebersamaan para pemangku kepentingan menuntaskan soal sedimantasi. Terlebih lagi, areal-areal luas yang terdampak secara historikal merupakan kawasan yang masuk dalam wilayah Kedatukan Tanjung.***rel