Kementerian Keuangan Rusia telah mempresentasikan rancangan undang-undang yang memperkenalkan pajak atas transaksi kripto dan aktivitas penambangan oleh individu, Interfax melaporkan pada hari Selasa, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut.
Menurut usulan amandemen, aset kripto akan secara hukum didefinisikan sebagai properti. Penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 15% untuk individu yang berpenghasilan lebih dari 2,4 juta rubel ($24,000) per tahun dari aktivitas kripto, dan 13% untuk mereka yang berpenghasilan di bawah ambang batas. Tarif tersebut diharapkan mulai berlaku tahun depan.
Perubahan yang diusulkan menetapkan bahwa pendapatan dari perdagangan mata uang kripto akan dikenakan pajak dengan cara yang mirip dengan transaksi sekuritas, kata kantor berita tersebut, dan akan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.
Berdasarkan undang-undang yang diperbarui, pendapatan yang diperoleh dari penambangan kripto dilaporkan akan dinilai berdasarkan nilai pasar mata uang virtual pada saat diperoleh. Selain itu, para penambang akan memiliki kesempatan untuk menghapuskan biaya operasional terkait dari penghasilan kena pajak mereka.
Amandemen tersebut dilaporkan dibuat oleh Kementerian Keuangan menjelang pembacaan kedua RUU tersebut, namun tanggal pembacaannya belum ditentukan.
Pembayaran barang dan jasa menggunakan mata uang kripto, serta perdagangan kripto, saat ini dilarang di Rusia. Ada pengecualian untuk kasus khusus perusahaan yang berpartisipasi dalam eksperimen eksternal yang diawasi oleh Bank Rusia. Namun, pembelian aset tersebut sah.***rt
