Nigeria Larang Sementara Penyiaran BBC


Nigeria telah menangguhkan program BBC, menuduh penyiar negara Inggris itu menyebarkan informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas negara Afrika Barat itu, yang telah berjuang untuk memerangi pemberontakan jihadis yang mematikan selama satu dekade.

Langkah yang diambil pada hari Kamis itu menambahkan BBC ke dalam daftar panjang kantor berita Barat yang dikenai sanksi oleh pemerintah militer Niger dan sekutunya di negara tetangga Burkina Faso dan Mali dalam beberapa tahun terakhir.

Media milik negara ANP menerbitkan surat dari regulator media negara Afrika itu, yang memerintahkan kelompok pers lokal yang berafiliasi dengan penyiar negara Inggris itu untuk "menangguhkan, dengan efek segera," program saluran itu di seluruh negeri selama tiga bulan.

Kementerian komunikasi Niger mengatakan bahwa media itu telah menayangkan "informasi keliru yang cenderung mengganggu ketenangan sosial dan merusak moral pasukan."

Pihak berwenang gagal menyebutkan siaran spesifik apa pun yang mendorong keputusan mereka. Namun, pada hari Rabu, beberapa media Barat melaporkan bahwa para jihadis telah menewaskan 90 tentara dan sedikitnya 40 warga sipil di Chatoumane di wilayah Tera, Niger, dekat Burkina Faso.

Pimpinan Niger membantah serangan itu terjadi, menyebut laporan itu sebagai "pernyataan tak berdasar" dan "kampanye mabuk-mabukan."

Sejak menguasai Niamey melalui kudeta pada bulan Juli 2023, rezim militer Niger telah melakukan tindakan hukuman terhadap organisasi berita yang kontennya diklaim mengancam kedaulatan negara.

Dua lembaga penyiaran negara Prancis, Radio France Internationale (RFI) dan France 24, telah dilarang di Niger sejak Agustus 2023 karena alasan serupa. Bulan lalu, negara yang terkurung daratan itu melarang saluran Prancis Canal Plus menayangkan acara televisi bertema romansa, dengan alasan bahwa acara itu merusak nilai-nilai negara tersebut.

Pada Kamis malam, otoritas militer mengatakan bahwa mereka "mengajukan pengaduan" terhadap RFI karena menjadi "alat propaganda kebijakan luar negeri Prancis" dan "instrumen hasutan untuk pembantaian dan genosida" di wilayah Niger.

"Kampanye disinformasi besar-besaran diatur oleh Radio France Internationale dalam montase yang kasar dan memalukan dengan nuansa genosida," menurut siaran pers pemerintah.***rt

Lebih baru Lebih lama