 |
| Heri, Kemana Nasib Rakyat Batubara Akan Dibawa ? |
Entah apa alasan sesungguhnya, pemerintah pusat bak melakukan rem mendadak pada roda pemerintahan di Batubara belum lama ini. Nizhamul yang merupakan penjabat bupati diganti dengan Heri Wahyudi. Keputusan itu, tentu mengejutkan banyak pihak, yang wajar saja kalau diiringi tanda tanya besar dalam benak ragam kalangan, terlebih yang mencermati dinamika kebijakan eksekutif secara umum.
Secara garis besar, yang dapat dipahami, paling tidak ada dua hal penting yang akan dilakukan oleh Heri. Yaitu yang besangkut-paut dengan tersedianya anggaran pembangunan bagi rakyat dalam APBD 2025. Lalu, turut berperanan menyukseskan ajang pemilihan umum kepada daerah serentak, di mana Batubara juga butuh bupati/wakil bupati defenitif menggantikan era sebelumnya yang telah berakhir.
Dan, di sini lah titik kritis itu: Heri dengan pedang imajiner yang digenggam berupa kekuasaan, bagai tengah berada pada noktah azimuth yang dapat menjadi penentu arah kemana nasib sekira 400.000 jiwa masyarakat Batubara pada masa mendatang. Ke arah positif? Atau malah negatif.
Sungguh suatu tugas yang tidak ringan dan membutuhkan moralitas yang tinggi saat berada dalam posisi tersebut. Tapi boleh jadi Heri Wahyudi justeru 'berbahagia' dalam melaksanakan tugasnya di Batubara, sekalipun dalam rentang masa nan relatif singkat yang anugerahkan negara kepadanya.
Kabar Gembira Dari Heri Wahyudi
Kalau soal anggaran pembangunan pada kitab APBD mendatang, agaknya sudah mulai dapat diperkirakan besarannya. Boleh jadi, tak jauh dari tahun sebelumnya, ya sekira Rp, 1,2-1,3 Triliun, Entahlah kalau bisa menembus Rp.1.4 Triliun, terlebih dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pada kurun waktu setahun belakangan, yang kental dengan aroma defisit yang dalam bahasa awam dapat dimaknai sebagai ketekoran.
Maka, adalah kabar gembira, manakala pj, bupati kepada media mengungkapkan pentingnya untuk menampung usulan pembangunan dari masyarakat yang dihimpun dalam reses DPRD dan disampaikan para wakil rakyat kepada pemerintah dan diharapkan masuk jadi kebijakan eksekutif dalam Perda APBD 2025 nantinya.
Kita tidak tahu, seberapa banyak usulan yang bakal dijawab dengan gelontoran anggaran nantinya bagi setiap daerah pemilihan yang melahirkan para legislator itu. Yang jelas, jika pemerataan kue pembangunan yang dijadikan prinsip, maka idealnya semua harus dapat bagian secara proporsional dengan tetap memperhatikan skala prioritas pada item-item kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif.
Rakyat, yang dalam hal ini mewakilkan penyampaian aspirasinya pada anggota DPRD, tentulah berharap besar agar haknya menikmati hasil-hasil pembangunan dapat terealisasi. Namun, bila usulannya tak digubris sama sekali, rakyat tentu saja tahu persis kepada siapa kekecewaannya dialamatkan.
Yang juga menyenangkan hati, kepada awak pers pula, Penjabat Bupati Batubara menyampaikan pernyataan yang mengandungi komitmen mengenai sikap tidak memihak yang kini kerap disebut sebagai netralitas aparatur sipil negara dalam proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.
Walau meragukan, namun anggap sajalah itu sekadar pengobat hati rakyat banyak. Dikatakan pengobat hati, karena masih meruapnya kecurigaan-kecurigaan rakyat mengenai kemampuan lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan negara dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi yang bebas intervensi, bersih, jujur dan adil.
Sekilas, pelaksanaan pilihan raya semisal pemilihan umum kepala daerah, hanya sekadar saluran bagi warga guna menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Tapi, momentum itu sejatinya sangat penting, karena ia dapat menjadi momentum bernilai edukasi terbuka bagi awam tentang standar moralitas dalam mendirikan tiang-tiang tempat pelaksana pembangunan bertampuk di atasnya.
Bagi warga Batubara, lahirnya pemimpin dari proses tanpa khianat tentulah jadi sesuatu yang diidamkan. Begitupula halnya, dengan tingginya hsarat dan harapan agar pada tahun hadapan rakyat dapat menikmati pembangunan yang mereka inginkan.
Dalam hal ini, tentulah kehadiran penjabat bupati yang tengah menjalankan semacam 'pemerintahan transisi' jelas terus mendapat perhatian dari banyak kalangan. Perhatian itu dapat terlaksana dalam banyak aspek yang dianggap perlu untuk dilakukan. Yang jelas bersifat konstruktif..
Muaranya, agar pemerintah kabupaten yang saat ini dipimpin Heri Wahyudi dapat menorehkan prestasi yang membanggakan mereka, karena berhasil menjalankan tugas tanpa cacat sekaligus memenuhi harapan rakyat.***k.tanjong
