Usulan pembangunan yang disampaikan warga ketika reses DPRD menurut dia, harus ditampung dalam APBD, Heri menerangkan, aturan mengenai itu terdapat dalam permendagri.
"Kalau sesuai dengan mekanisme regulasi aturan dan ketentuan perundang-undangan segala bentuk anggaran yang dibebankan dengan APBD wajib kita bawakan, Apalagi terkhusus bagi anggota DPRD yang menampung aspirasi melalui forum reses" Kata Pj Bupati usai Sidang Paripurna DPRD di Limapuluh(29/7)_
Faktor regulasi, jelas dia, juga akan jadi pertimbangan pemerintah kabupaten dalam menentukan\ daya tampung APBD guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat saat reses para legislator yang mewakili daerah pemilihan di Batubara.
"Nanti kita lihat regulasi dan mekanismenya, besarannya bagaimana" sebut Heri Wahyudi.
Selain itu, menghadapi ajang pemilihan umum kepala daerah serentak, Pj. Bupati juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara dalam lingkungan Pemkab akan mempraktikkan netralitas guna menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis sesuai kehendak rakyat.
"Ya, tetap kita mengedepankan, harus, netralitas. Ya. apalagi ASN" kata Heri. Ia juga menyampaikann, mengenai netralitas itu akan dibuka dalam forum yang melibatkan bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum setempat.****teks:k.tanjong/video: kahar
 |
| Pj. Bupati Batubara Tanggapi Soal Reses Dan Netralitas ASN |
