Pembangunan Kabupaten Batubara yang pada praktiknya menjadi tugas utama pemerintah, jelas punya satu tujuan: masyarakat harus mengenyam kelapangan hidup dalam berbagai aspek. Singkatnya, kehadiran eksekutif semestinya menjadi penopang dalam mewujudkan hak rakyat untuk menikmati kesejahteraan secara jasmaniyah maupun rohaniah.
Titik tekan yang berada pada pemerintah itu, bukannya tanpa alasan, yang jelas sistem trias politica yang dianut mengamanatkan hal itu. Kompensasi dari tugas tersebut eksekutif dibekali dengan 'kuasa' untuk mengelola keuangan, baik yang berasal dari dana dari pemerintah pusat, provinsi maupun yang berasal dari pendapatan asli daerah.
Seterusnya, penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah diharapkan bersifat merata dan berkeadilan. Dengan begitu, idealnya setiap kawasan di Batubara dapat menikmati bagian dari kue pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang setiap tahun digodok Pemkab bersama dewan perwakilan rakyat.
Sehubungan dengan itu, ketersediaan jalan akses berkualifikasi baik jadi sesuatu yang penting. Karena fasilitas semacam itu akan mendukung pengembangan berbagai sektor, termasuk perekonomian, khususnya pada wilayah perdesaan.
Perhatian pemerintah juga harus serius tertuju pada area-area yang membutuhkan penanganan khusus. Seperti pada titik-titik di kawasan pesisir yang dimukimi warga di mana ancaman alamiah semacam abrasi masih jadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Mengenai jalan akses dan persoalan masyarakat di wilayah pesisir itu menjadi perhatian dan diungkapkan Muhammad Rafik dalam wawancara dengan Kilas8. Tak cuma itu, mantan Ketua DPC Gerindra itu juga menyinggung perihal kompleksitas masalah rakyat yang berkaitan dengan areal tanah berstatus Hak Guna Usaha di daerah itu, yang selama beberapa dekade dikuasai korporat.****k.tanjong
Tags:
Daerah
