 |
| Rizky Aryetta-Anggota DPRD Batubara |
Kebahagiaan rakyat, itulah hendaknya
sebagai undang-undang tertinggi
(cicero)
Yang empunya badan pun agaknya tak menyadari bahwa jelang kembalinya ia ke panggung politik perwakilan rakyat, tak pelak telah memantik perhatian banyak pihak. Beserta itu, boleh jadi berupa antusiasme, mengingat ia merupakan salah seorang legislator yang mempunyai kemampuan melakukan kritisasi secara berdasar, namun tetap menjaga kesantunan yang pantas kepada pemerintah.
Siang itu, salah seorang staf Fraksi Partai Golkar menghubungi Kilas8. Ternyata, Rizky Aryetta yang resmi dilantik menjadi legislator pada Februari 2022 lalu, bersedia untuk diwawancarai di ruang kerjanya.
Saat bersua, senyuman ramahnya nan khas menyapa kami. Dalam momentum yang berlangsung relatif singkat itu sejumlah hal kemudian dibincangkan.
Taraf Kesejahteraan Rakyat
Misalnya, menyangkut Program Keluarga Harapan (PKH). Batubara tercatat telah mengalami tiga kali graduasi sejak Tahun 2019 lalu. Ada peningkatan 'grade' terhadap masyarakat yang sebelumnya masuk menjadi penerima manfaat. Jumlahnya lumayan besar, dihitung rata-rata mendekati angka 2000 penerima pertahun.
Klik Juga: KADIS SOSIAL BATUBARA JELASKAN TENTANG PKH
Bagi Rizky Aryetta, fakta semacam itu, menjadi sesuatu kabar yang menggembirakan. Artinya telah terjadi peningkatan taraf kesejahteraan warga sebanyak jumlah yang tergraduasi. Singkatnya jumlah orang miskin menurun, dengan pengurangan angka yang mencapai 6000 KPM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Lalu apakah itu, menjadi sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati? Belum tentu juga. Dengan jumlah KPM 2022 lebih 19.000, dan diasumsikan rata-rata per KPM terdiri dari 4 orang, maka, masih terdapat sekira 76,000 orang miskin di daerah hasil pemekaran Asahan itu. Voila!
Angka itu, justru jauh lebih tinggi dari data yang diluncurkan Badan Pusat Statistik 2021 yang menerakan sekira 52.590 yang setara 12.38 persen dari jumlah total penduduk. Belum lagi jika mempertimbangkan kelompok yang 'nyaris miskin' yang jumlahnya boleh jadi tak sedikit.
Rizky, politisi muda Partai Golkar itu juga tak menampik adanya kontradiksi yang terjadi. Paling tidak antara tren kemiskinan yang meningkat dengan terjadinya graduasi yang 'sukses' memangkas jumlah penerima manfaat PKH.
"Ada dua itu penyebab graduasi. Yang pertama karena dianggap taraf ekonominya meningkat, artinya dia tidak menerima indikator sebagai penerima PKH" Sebut Aryetta yang diketahui sempat lama bertugas di Komisi III, dulunya bernama Komisi C yang pada beberapa kalangan menyebutnya sebagai komisi air mata.
Klik Juga: PEMKAB BATUBARA BINA PENDAMPING PKH DAN ADMINISTRATOR
Yang kedua, menurut dia, diperkirakan akibat memang mengecilnya dana kucuran untuk PKH dari pemerintah pusat. Sehingga alokasi anggaran yang harusnya untuk 12 ribu orang jadi tinggal 9 ribu orang saja karena ada yang harus tereliminasi
"Suatu negara, kalau sudah mulai kesulitan, itu salah satunya kan kita bisa lihat: pajak dinaikkan, subsidi dicabut, termasuk subsidi minyak goreng. Jadi kita harus paham kondisi itu. Pemerintah dipusat ini juga mungkin sudah kesulitan. Ada kemungkinan, dana yang untuk PKH itu berkurang atau taraf kehidupan masyarakatnya meningkat" Sebut dia
Peranan Legislator
Lembaga perwakilan rakyat, diketahui punya 3 fungsi utama dalam melakukan pengawasan, legislasi, serta penganggaran.
Secara politik, anggota dewan juga punya peluang untuk menyampaikan saran dan masukan kepada pihak eksekutif sebagai pengemban amanat menyelengarakan pembangunan, yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat di Batubara.
Klik Juga: AMAT MUKHTAS BICARA SOAL PKH-BPJS
Momentum yang dapat dimanfaatkan DPRD, menurut Rizky, adalah ketika pihak legilsatif berperanan dalam membahas dan mengambil keputusan perihal nota laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, yang disampaikan setiap tiga bulan pasca masa tahun anggaran berakhir.
"Nanti di LKPJ itu, dewan merekomendasikan tentang apa yang menurut kami tentang kinerja Bupati yang belum maksimal untuk mengatasi angka kemiskinan. Nanti akan kami rekomendasikan seperti itu" papar anggota dewan yang berasal dari Dapil IV Tanjungtiram-Talawi itu.
Yang bisa direkomendasikan kepada kepala daerah, jelas dia, pertama untuk mengikuti program pemerintah pusat dalam hal melakukan pemulihan ekonomi nasional, memajukan UMKM. Karena untuk saat ini, sektor UMKM lah yang paling memungkinkan, terutama industri rumahan.
"Itu yang paling bisa untuk mengangkat perekonomian per rumah tangga. Karena kalau mengharapkan penghasilan dari kerja di perusahaan, itu juga kan perusahaan juga sedang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini kan, kita, baru setengah-setengah lepas nya ini" Katanya.
Pentingnya Sosialisasi Tata Ruang
Hal lain yang menurut Rizky punya urgensi tersendiri dan relevan dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga lokal adalah sosialisasi perda. Seperti yang ada hubungannya dengan tata ruang.
klik Juga: KADIS PU BATUBARA BICARA SOAL KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (BAGIAN I)
"Kemarin saya menginisiasi sosper ini. Mudah-mudahan didengarkan. Karena yang namanya sosper itu biasanya, ya, kami dewan ini, kalau tidak kami yang melakukan sosialisasi perdanya, atau pemkab yang melakukan sosialisasi perdanya, kami itu diundang sebagai narasumber" Terangnya
Dengan sosialiasi semacam itu, diharapkan warga dapat memahami mengenai rencana-rencana pembangunan oleh pemerintah yang akan dilakukan yang berada di sekitar kawasan milik masyarakat.
Klik Juga: (BAGIAN II) KADIS PU BATUBARA BICARA SOAL KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
"Kalau tugas kami, kami hanya mengesahkan dan membekali mereka dengan sosialisasi perda. Ini bakal dibangun, terserah mereka mau jual tanahnya, mungkin, atau mereka mau bertahan disitu, bikin usaha" Tutupnya.****ar.tanjong/k.tanjong
