Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi program kerja bagi pemerintahan pada suatu negara. Di Indonesia, aktivitas semacam itu dilakukan dalam banyak cara, corak dan ragam: PKH dan PBI BPJS adalah bagian dari itu.
Tentulah banyak hal yang harus dicermati mengenai dua hal yang punya hubungan erat dengan perbaikan nasib rakyat itu. Segenap elemen, dapat mengambil peranan, termasuk turut mengawasi terhadap suksesnya dua program yang faktanya tidak berbiaya murah tersebut.
Pada tingkat daerah, DPRD sesuai tupoksinya sebagai salah satu lembaga kontrol jelas punya andil tersendiri. Di Batubara, Ketua Komisi III, Amat Mukhtas, menyampaikan sejumlah hal yang ia pahami mengenai PKH dan BPJS.
Ketika diminta pendapatnya mengenai graduasi PKH ia mengakui bahwa langkah semacam itu perlu diambil pemerintah.
Pada tahap selanjutnya, ia menambahkan, graduasi yang telah dilakukan sebaiknya ditindaklanjuti dengan memperbaharui data penerima bantuan.
Dengan begitu, masyarakat miskin yang belum sempat terdata sebagai penerima bantuan PKH, segera mendapat giliran.
Idealnya, menurut Politisi Partai PKS penerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial tersebut juga mendapat jaminan kesehatan dari BPJS melalui program PBI. Namun, hal tersebut perlu untuk mempertimbangkan banyak faktor, seperti kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Diungkapkannya, lebih dari 19 ribu penerima bantuan PKH di Kabupaten Batubara pada tahun ini, umumnya belum terdaftar sebagai penerima PBI.****
video/teks: ar.tanjong
Tags:
Daerah
