"Hari ini 'kan belum disampaikan ke dewan, Jadi patokan lima tahun kepemimpinan Bahar-Syafrizal, kerangka yang memang menjadi landasan dia bekerja disampaikan ke juga DPR(D) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai dengan visi dan misi Jadi itu lah patokannya. Kata Ismar yang juga politisi Partai Golkar saat diwawancarai Kilas8, Limapuluh (8/4)
Ia berpendapat, RPJMD dalam rupa Ranperda yang perlu segera disampaikan ke ranah legislatif tersebut, akan menjadi semacam 'original product' kepala eksekutif yang dapat jadi acuan untuk dicermati sekaligus dinilai oleh pihak-pihka di lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk itu.
Untuk tahun 2025, menurut Ismar, performa pemerintahan yang mengemban amanat mensejahterakan rakyat era Bahar Siagian menjadi sesuatu yang agak 'sulit diukur' mengingat pasangan yang turut diusung Partai Golkar, Gerindra, PPP, PKS, PAN dan sejumlah parpol lainnya itu, masih menjalankan program kerja pemerintah yang didanai dari APBD yang disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Adapun RPJMD yang akan dihasilkan oleh Pemkab Batubara, terang dia, membuthkan adanya keselaran yang kuat dengan rencana-rencana pembangunan pada level-level pemerintahan di atasnya, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Terlebih lagi, jika mempertimbangkan bahwa Batubara termasuk sebagai salah satu kawasan yang menjadi titik lokasi proyek strategis nasional (PSN)
Pemanfaatan kawasan pesisir oleh masyarakat
Daflam hal pembangunan untuk membahagiakan masyarakat Batubara yang dicita-citakan bupati, turut Ismar, Pemkab nantinya, harus mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk merangsang maupun meningkatkan pastisipasi aktif masyarakat dalam mengelola beragam sumber daya alam nan tersedia.
Ia mencontohkan, diantara item yang potensial adalah yang berkaitan dengan pemanfaatan serta pengelolaan kawasan pesisir yang membentang sekira 61-62 kilometer, mulai dari yang berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai hingga Asahan.
Pesisir, jelas Ismar yang sempat menduduki posisi Wakil Ketua DPRD periode lalu itu, menyimpan prospek ekonomis yang tinggi, khususnya dalam bidang pemenuhan kebutuan konsumsi perikanan, baik untuk tataran lokal, regional hingga kemungkinan melakukan ekspor komoditas ke mancanegara.
Adanya keikutsertaan langsung warga, dalam pandangannya, semestinya menjadi fokus tersendiri bagi Bahar. Sehingga potensi-potensi sumberdaya alam yang berlimpah di pinggiran Selat Malaka, tidak hanya dapat di jamah oleh kalangan swasta tertentu yang bermodal finansial kuat.
Kejelian Pemkab dalam menangani hal itu, terang dia, menjadi sangat diharapkan. Apalagi jika mengingat adanya poin-poin ayat dalam bentuk undang-unddang yang mengatur tentang peranan pemerintah provinsi yang turut memegang kendali regulasi mengenai kawasan pesisir.****k.tanjong
