Bahar-Syafrizal Daftar Ke KPU, Mengapa DPD Partai Golkar Batubara Tak Hadir?


Komitmen DPP Partai Golkar mengusung Pasangan Baharuddin Siagian-Syafrizal tidak usah diragukan. Buktinya sebentuk SK tertanggal 24 Agustus 2024 bernomor: Skep-74/DPP/GOLKAR/VIII/2024 telah diterbitkan. Surat bermeterai Rp.10,000  tersebut ditandatangani langsung Bahlil Lahadalia (Ketua Umum) dan M,Sarmuji (Sekretaris Jenderal) Isinya berupa persetujuan terhadap Baharuddin Siagian sebagai calon bupati serta Syafrizal sebagai calon wakil bupati pada pemilihan Tahun 2024.

Tapi yang mengherankan publik, mengapa pihak DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara yang terpenting dalam hal ini Ketua dan Sekretaris justeru tidak hadir ketika pasangan calon yang telah direstui DPP mengantarkan dokumen yang menjadi salah satu syarat penting pencalonan itu ke KPU setempat ? Apa sebenarnya yang terjadi ?  Keputusan DPP dipandang sebelah mata ?

Baca: Menangkan Bahar-Syafrizal, FIY Harapkan Kader Partai Golkar Indahkan SK DPP

Masalah di atas tak pelak dapat mencuatkan semacam diskursus di ranah publik: kewibawaan DPP Partai Golkar tengah terusik yang dapat jadi ancaman serius bagi citranya. Pasalnya, keputusan DPP yang resmi dituangkan dalam sebentuk SK itu terkesan bak 'diremehkan' begitu saja oleh kepengurusan di bawahnya:

Soal ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar itu, langsung atau tidak turut meningkatkan temperatur politik di Batubara. Suhunya kian memanas mendekati hari-hari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Karena biar bagaimanapun, momentum pilkada di alam demokrasi adalah bagian dari harapan warga sebagai ikhtiar penentuan nasib dan masa depan rakyat secara umum, yang diantaranya tentulah termasuk para pemilih Partai Golkar yang pada dasarnya merupakan 'backbone' Jumlahnya juga tak sedikit.  

Tindakan pimpinan DPD Golkar Batubara benar-benar membuat rakyat yang mencermatinya geleng-geleng kepala. Walhasil, itu berpotensi memunculkan beberapa faktor kemungkinan yang kemudian bisa menjadi liar dan cenderung bersifat negatif dalam persepsi publik. Sudah barang tentu hal itu dapat berdampak memperburuk citra Partai Golkar di khalayak ramai.

Antara lain, apakah manajerial partai Golkar sebagai organisasi politik sudah sedemikain parah dalam tataran internal hingga membuat pengurus pada tingkat daerah seolah dapat memandang sebelah mata keputusan pimpinan pusatnya? Atau apakah ketidakhadiran DPD Golkar Batubara itu memang sekadar tindakan akibat ketidaktahuan ? Atau adakah unsur-unsur destruktif lain yang menjadi biang keladinya?

Atau yang juga menakutkan, apakah ada faktor intervensi dan tekanan nan mengganggu independensi yang membuat  hal itu terjadi? Lalu kalau itu ada, maka siapa yang melakukannya dan apa kepentingannya?

Semua tanda tanya itu tentu perlu untuk dicarikan jawabannya. Tentu saja bukan untuk menjumput kesalahan, namun lebih dari itu masalah yang terjadi baik yang kemungkinan disebabkan oleh sistematika maupun sebuah kesalahan indvidual dapat diperbaiki dengan segera, sehingga performa Partai Golkar menjadi lebih meyakinkan. 

Karena pada dasarnya Partai Golkar di negeri ini, hakekatnya merupakan aset bangsa nan penting, tempat dimana harapan masyarakat pendukungnya bertumpu, demi cita-cita menikmati kehidupan yang lebih baik bertolak awal.

Publik yakin, instrumen dalam tubuh Partai Golkar dapat menangani aneka masalah yang dihadapi. Lebih cepat lebih baik.Tentu diharapkan apa yang terjadi di Batubara  yang boleh jadi mengandung dampak negatif. tak wujud menjadi preseden buruk. Dibiarkan? Tak elok.****k.tanjong

Lebih baru Lebih lama