 |
| Ketua Komisi II DPRD Barubara, M.Ali Hatta |
"Saya nanti akan coba panggil dinas terkait tentang perolehan PBB PT (milik group) Wilmar dan yang lain-lain. Tapi kita tidak bisa berpasangka,barangkali dia lama (beroperasi) namun, volume yang dihasilkan sedikit dengan produksi yang dihasilkan sedikit. Akan tetapi kita akan cek berapa sesuangguhnya" Kata Ali Hatta, Batubara belum lama ini.
Disamping itu, menurut Ali, tindakan peninjauan ke lapangan, juga menjadi hal yang dapat saja dilakukan. Sehingga dewan bisa melakukan semacam observasi langsung, mengamati titik-titik penting yang selama ini terdata memberikan kontribusi bagi keuangan daerah. Seperti yang bersumber dari pajak dan retribusi yang disetor kalangan korporasi.
Khusus untuk korporasi manufaktur yang beroperasi di kawasan industri Kualatanjung, menurut dia, selain luas areal tanah yang diusahakan, pemanfaatan air tanah, juga termasuk anjungan dan dermaga yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
Di wilayah pantai Kualatanjung, Batubara tersebut, sejauh ini diketahui terdapat tiga perusahaan yang memiliki pelabuhan, yaitu PT, Inalum, PT. Pelindo dan PT, Multimas Nabati Asahan (MNA)
Selanjutnya, ia menjelaskan, upaya pengawasan berwujud tinjau ulang terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah, menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan.
"Tetap perlu dilakukan review. Untuk tahun depan kita mempersiapkan terobosan lain. Kalau dibiarkan akan tetap begitu saja. Tetapi ketika dilakukan pengawasan akan terjadi kenaikan. Maka perlu dilakukan pengawasan bukan hanya BPPRD tetapi semua lini sektor" Kata Ali yang juga politisi Partai Golkar itu.
Ali Hatta memaparkan sesuai dengan prakiraan capaian PAD pada RAPBD 2022, pemerintah menerakan angka sekira Rp.110 Miliar. Terkait dengan itu, realisasi pendapatan harus terjaga dengan pemenuhan penerargetimaan keuangan dari PBB dengan besaran 75-85 persen dari target.****k.tanjong
Tags:
Ekonomi
